Peluncuran IPWP di Parlemen Eropa

Tuan Benny Wenda telah merancang proses kemerdekaan Papua sebelum 2014, karena sekaranglah saatnya dimana pemerintah kolonial Indonesia sedang lemah.

Salah satu langkah strategis awal tahun 2010 adalah perluasan keanggotaan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di benua Eropa dan tepatnya di jantung pemerintahan Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Tuan Benny Wenda telah membagi-bagi tugas kepada anggota parlemen Inggris dan Eropa yang telah lama mendukung kegiatan Tuan Benny Wenda.

Melaksanakan tugas dari Tuan Benny Wenda, Tuan Andrew Smith MP telah mempersiapkan dokumen yang berisi pelanggaran HAM pemerintah kolonial Indonesia untuk di bahas bersama pemerintah Inggris Raya. Setelah itu, pembahasan akan diperluas di parlemen Eropa bersama-sama anggota parlemen dari seluruh dunia. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di parlemen Uni Eropa, Tuan Benny Wenda secara khusus menugaskan Nyonya Caroline Lucas MEP untuk melancarkan lobby-lobby politik tingkat tinggi di Belgia.

IPWP sebagai pendukung utama kegiatan Tuan Benny Wenda memerdekakan Papua Barat juga akan bekerjasama dengan International Lawyers for West Papua yang dirancang khusus oleh Tuan Benny Wenda untuk melakukan aksi hukum terhadap penjajahan pemerintah kolonial Indonesia.

Untuk membuktikan kepada dunia, bahwa rakyat Papua berada di belakang Tuan Benny Wenda, maka saat ini seluruh elemen kemerdekaan Papua akan mempersiapkan demonstrasi terbesar mendukung kemerdekaan Papua melalui peranan IPWP.

Kepada seluruh rakyat Papua, sadarlah….bangunlah dari tidur panjang dan dukunglah kemerdekaan Papua Barat bersaa Tuan Benny Wenda.

Papua Merdeka !!!

Free West Papua Now!!!

7 Responses to “Peluncuran IPWP di Parlemen Eropa”

  1. Kami rakyat Bangsa Papua Barat yang ada di kabupaten Mimika sudah siap dan komitmen untuk memisahkan diri dari RI. Kami tetap mendukung dengan segala cara yang kami ada jalankan selama ini.

    Wa…wa…Wa..Wiwao
    Merdeka adalah Harga Mati

  2. CATAN ANAK KOTEKA

    Ekskalasi politik Tanah papua yang semakin meningkat di papua sangat memungkinkan bahwa TNI ingin dan telah menciptakan politik adu domba antar sesama orang papua hal ini ditandai dengan pembentukan Barisan Meraputih yang semakin meningkat dan melibatkan orang papua yang pro kepada Integrasi . Semua rakyat dan Bangsa Papua perlu mengetahui bahwa sadar atau tidak sadar kami berada pada ancaman konflik sesama bangsa Melanesia melalui alat profokasi yaitu Pembentukan barisan merah Putih. Belakangan ini mencuatnya penambahan 11 kursi yang konon derajat Barisan mera putih semakin menningkat karena dianggap hasil perjuangan merah putihlah yang bekerja keras untuk memperjuangkan 11 kursi kusus bagi orang asli papua tersebut.

    Pesepsi ini adalah keliru karena bukan semata-mata karena perjuangan barisan mera putih .yang tepat adalah karena amanan UU OTSUS Papua yang notabenennya adalah karena dasar aspirasi Politik Bangsa Papua yang ingin memisahkan diri sejak tahun 2000 . Hanya saja selama ini tidak ada keinginan baik dari pemerintah pusat untuk merealisasikan 11 kursi bagi orang asli papua yang sudah ada ketentuan di dalam amanat Otsusu 2001 tersebut . Tahun 2010 baru merealisasikan 11 kursi tersebut untuk orang asli papua karena da desakan intelijen Indonesia dan kelompok Barisan merah putih tetapi juga karena situasi politik papua yang saat ini berkembang papua dan diluar negeri. .

    Masalah Kasus Bangsa Papua Barat tidak semudah itu dengan berbagai kebijakan sesaat untuk menghancurkan perjuangan bangsa papua yang telah lama bangun . Perlu ketahui secara baik bagi TNI, POLRI dan semua unsur Pemerintah Indonesia bahwa konspirasi asing Untuk Pembebasan Papua Barat tidak dapat semudah itu dibendung. Para pejuang HAM dan Demokrasi Papua baik diluar maupun dalam negeri terus bergerak
    Berangkat dari sejarah Integrasi Bangsa Papu sejak 1963-1969 dengan Bangsa Indonesia mempunyai catatan dan benang mereah tersendiri sehingga proses pembebasan papua akan lebih mudah dari pada tetap mempertahankan Papua dalam Integral dengan Indonesia karena apapun alasan sulit karena masa integrasi yang sangat kelabu diwarnai dengan tekanan, intimidasi, penyiksaan dan pembunuhan sehingga dasar dan materi itulah akan menjadi kekuatan rakyat Papua untuk gugat ke Mahkama Internasional. Selanjutnya papua akan diakui sebagai suatu negara yang layak untuk berdiri sendiri.

    Penelitian Sejarah Integrasi PEPERA 1969 yang diselidiki oleh Prof. Dr. JP.Droglover di belanda pada tahun 2005 dan selanjutnya selama 4 tahun diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan telah diluncurkan di kerajaan Inggris Pada tanggal 1 Desember 2009. maka dosa-dosa politik yang telah terjadi saat Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam kedaulatan Indonesia terkuak dan terbuka bagi seluruh bangsa-bangsa berbagai belahan dunia sehingga Usaha Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua Barat ke dalam kedaulatan Indonesia tidak mempan mempertahankannya.

    Badah Internasional yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasip sendiri telah terbentuk sejak tahun 2008. dua wadah yang dimaksud adalah . IPWP ( International Parliamentarian For West Papua) dan ILWP ( Internasional Loyers For West Papua ) . IPWP telah lahir pada tanggal 15 Oktober 2008 di Parlement Inggris dan ILWP telah lahir pada tanggal 3-6 April 2009 di Guyana Amerika Serikat.. dua wadah ini akan memperjuangkan nasip bangsa papua di tingkat dunia internasional.
    Pada tanggal 26 dan 27 telah terjadi peluncuran IPWP dan ILWP secara resmi oleh Anggota Parlement Inggris dan Anggota Parlement Uni Eropa ke UNIEROPA di Brusel Begium. yang dkumandangkan oleh DR.LUKAS Karoline Anggoat Parlement Unierpa perwakilan Inggris. Mlinda Yangki dari HUMAN Rigths yang juga ketua ILWP serta Andrew Smith Ketua IPWP . dengan demikian Kedua wadah ini sudah secara resmi diterima didaftarkan di Parlement UNI EROPA.
    Anggota yang tergabung di dalamnya adalah Anggota Parlement Inggris pendukung utama Anggota perlement uni eropa serta beberapa negara pendukung lainnya akan terus bergabung untuk mendukung nasip bangsa papua. Keanggotaan Bagi IPWP dan ILWP sangat terbuka bagi seluruh anggota Parlement dari seluruh Belahan dunia.

    Pada tanggal 26 Feberuari 2010 Tuan Beni Wenda Pemimpin Papua Merdeka dan ketua DENMAR dalam ponselnya menegaskan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pendukung-pendukung politisi dunia dari berbagai negara akan meningkat untuk mendukung Self Determination (penentuan nasip sendiri) bagi bangsa Papua Barat .

    Dengan demikian berbagai pola yang dilakukan oleh militer Indonesia dan Pemerintah Luar Negeri dan dalam Negeri untuk menghambat perjuangan akan mati dengan sendirinya karena format yang akan di persipakan olehnya seribu satu macam cara untuk rakyat papua bebas dari penjajahan kolonial Indonesia .
    Oleh karena itu barisan merah putih yang pro integrasi atau setiap pada Indonesia tidak terlalu signifikan untuk mempertahankan Papua di dalam Pangkuan NKRI karena semua yang telah kerja keras akan mati dengan sendirinya.

    Ingat kasus Timor timor meredeka yang dulu pro dengan Indonesia juga tidak satupun diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia termasuk komandan merah putih alias pro integrasi Guteres dipenjarahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghargaan . Maka pada tahun 2006 dengan nada menyesal “ Bahwa saya sangat sulit mengerti Bangsa Ini saya yang berjuang membela mati-matian justeru saya yang dipenjarhakan lalu maunya Pemerintah ini apa. Sementara itu para Petinggi militer pada waktu itu memberi komandan atas situasi Timur- timur pasca jajak pendapat 1999 lolos tanpa hambatan tidak sedikitpun menyentuh Hukum.

    Arah dan polah TNI mempertahankan Papua kedalam kedaulatan NKRI saat ini tidak akan jauh bedah dengan pola Timor-timor pada waktu itu karena pada tahun 1999 juga TNI membentuk Barisan merah Putih untuk membelah dan mempertahankan Timor-timor kedalam kedaulatan Indonesia namun Nasip Rakyat Timor-timor berpihak pada kebebasan dan kemerdekaan maka Indonesia pulang dengan kepala tertunduk karena kala dalam Jejak pendapat. Istilah komprehensif kalah dalam diplomasih politik dilevel nasional dan dunia.

    Yugumpaga, 26 Feberuari 2010

    Sendius W.Wondanak SH.M.Si.

  3. SENDIUS WONDA Says:

    CATATAN ANAK KOTEKA

    Ekskalasi politik Tanah papua yang semakin meningkat di papua sangat memungkinkan bahwa TNI ingin dan telah menciptakan politik adu domba antar sesama orang papua hal ini ditandai dengan pembentukan Barisan Meraputih yang semakin meningkat dan melibatkan orang papua yang pro kepada Integrasi . Semua rakyat dan Bangsa Papua perlu mengetahui bahwa sadar atau tidak sadar kami berada pada ancaman konflik sesama bangsa Melanesia melalui alat profokasi yaitu Pembentukan barisan merah Putih. Belakangan ini mencuatnya penambahan 11 kursi yang konon derajat Barisan mera putih semakin menningkat karena dianggap hasil perjuangan merah putihlah yang bekerja keras untuk memperjuangkan 11 kursi kusus bagi orang asli papua tersebut.

    Pesepsi ini adalah keliru karena bukan semata-mata karena perjuangan barisan mera putih .yang tepat adalah karena amanan UU OTSUS Papua yang notabenennya adalah karena dasar aspirasi Politik Bangsa Papua yang ingin memisahkan diri sejak tahun 2000 . Hanya saja selama ini tidak ada keinginan baik dari pemerintah pusat untuk merealisasikan 11 kursi bagi orang asli papua yang sudah ada ketentuan di dalam amanat Otsusu 2001 tersebut . Tahun 2010 baru merealisasikan 11 kursi tersebut untuk orang asli papua karena da desakan intelijen Indonesia dan kelompok Barisan merah putih tetapi juga karena situasi politik papua yang saat ini berkembang papua dan diluar negeri. .

    Masalah Kasus Bangsa Papua Barat tidak semudah itu dengan berbagai kebijakan sesaat untuk menghancurkan perjuangan bangsa papua yang telah lama bangun . Perlu ketahui secara baik bagi TNI, POLRI dan semua unsur Pemerintah Indonesia bahwa konspirasi asing Untuk Pembebasan Papua Barat tidak dapat semudah itu dibendung. Para pejuang HAM dan Demokrasi Papua baik diluar maupun dalam negeri terus bergerak
    Berangkat dari sejarah Integrasi Bangsa Papu sejak 1963-1969 dengan Bangsa Indonesia mempunyai catatan dan benang mereah tersendiri sehingga proses pembebasan papua akan lebih mudah dari pada tetap mempertahankan Papua dalam Integral dengan Indonesia karena apapun alasan sulit karena masa integrasi yang sangat kelabu diwarnai dengan tekanan, intimidasi, penyiksaan dan pembunuhan sehingga dasar dan materi itulah akan menjadi kekuatan rakyat Papua untuk gugat ke Mahkama Internasional. Selanjutnya papua akan diakui sebagai suatu negara yang layak untuk berdiri sendiri.

    Penelitian Sejarah Integrasi PEPERA 1969 yang diselidiki oleh Prof. Dr. JP.Droglover di belanda pada tahun 2005 dan selanjutnya selama 4 tahun diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan telah diluncurkan di kerajaan Inggris Pada tanggal 1 Desember 2009. maka dosa-dosa politik yang telah terjadi saat Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam kedaulatan Indonesia terkuak dan terbuka bagi seluruh bangsa-bangsa berbagai belahan dunia sehingga Usaha Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua Barat ke dalam kedaulatan Indonesia tidak mempan mempertahankannya.

    Badah Internasional yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasip sendiri telah terbentuk sejak tahun 2008. dua wadah yang dimaksud adalah . IPWP ( International Parliamentarian For West Papua) dan ILWP ( Internasional Loyers For West Papua ) . IPWP telah lahir pada tanggal 15 Oktober 2008 di Parlement Inggris dan ILWP telah lahir pada tanggal 3-6 April 2009 di Guyana Amerika Serikat.. dua wadah ini akan memperjuangkan nasip bangsa papua di tingkat dunia internasional.
    Pada tanggal 26 dan 27 telah terjadi peluncuran IPWP dan ILWP secara resmi oleh Anggota Parlement Inggris dan Anggota Parlement Uni Eropa ke UNIEROPA di Brusel Begium. yang dkumandangkan oleh DR.LUKAS Karoline Anggoat Parlement Unierpa perwakilan Inggris. Mlinda Yangki dari HUMAN Rigths yang juga ketua ILWP serta Andrew Smith Ketua IPWP . dengan demikian Kedua wadah ini sudah secara resmi diterima didaftarkan di Parlement UNI EROPA.
    Anggota yang tergabung di dalamnya adalah Anggota Parlement Inggris pendukung utama Anggota perlement uni eropa serta beberapa negara pendukung lainnya akan terus bergabung untuk mendukung nasip bangsa papua. Keanggotaan Bagi IPWP dan ILWP sangat terbuka bagi seluruh anggota Parlement dari seluruh Belahan dunia.

    Pada tanggal 26 Feberuari 2010 Tuan Beni Wenda Pemimpin Papua Merdeka dan ketua DENMAR dalam ponselnya menegaskan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pendukung-pendukung politisi dunia dari berbagai negara akan meningkat untuk mendukung Self Determination (penentuan nasip sendiri) bagi bangsa Papua Barat .

    Dengan demikian berbagai pola yang dilakukan oleh militer Indonesia dan Pemerintah Luar Negeri dan dalam Negeri untuk menghambat perjuangan akan mati dengan sendirinya karena format yang akan di persipakan olehnya seribu satu macam cara untuk rakyat papua bebas dari penjajahan kolonial Indonesia .
    Oleh karena itu barisan merah putih yang pro integrasi atau setiap pada Indonesia tidak terlalu signifikan untuk mempertahankan Papua di dalam Pangkuan NKRI karena semua yang telah kerja keras akan mati dengan sendirinya.

    Ingat kasus Timor timor meredeka yang dulu pro dengan Indonesia juga tidak satupun diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia termasuk komandan merah putih alias pro integrasi Guteres dipenjarahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghargaan . Maka pada tahun 2006 dengan nada menyesal “ Bahwa saya sangat sulit mengerti Bangsa Ini saya yang berjuang membela mati-matian justeru saya yang dipenjarhakan lalu maunya Pemerintah ini apa. Sementara itu para Petinggi militer pada waktu itu memberi komandan atas situasi Timur- timur pasca jajak pendapat 1999 lolos tanpa hambatan tidak sedikitpun menyentuh Hukum.

    Arah dan polah TNI mempertahankan Papua kedalam kedaulatan NKRI saat ini tidak akan jauh bedah dengan pola Timor-timor pada waktu itu karena pada tahun 1999 juga TNI membentuk Barisan merah Putih untuk membelah dan mempertahankan Timor-timor kedalam kedaulatan Indonesia namun Nasip Rakyat Timor-timor berpihak pada kebebasan dan kemerdekaan maka Indonesia pulang dengan kepala tertunduk karena kala dalam Jejak pendapat. Istilah komprehensif kalah dalam diplomasih politik dilevel nasional dan dunia.

    Yugumpaga, 26 Feberuari 2010

    Sendius W.Wondanak SH.M.Si.

  4. otiz tabuni Says:

    semua itu sebagai manusia boleh kita lakukan, tapi ada satu kunci yang harus kita pegang adalah jangan lupa Tuhan, sebab kunci free west papua ada di tangan Tuhan oleh biarlah kehendak Tuhan yang terdjadi bukan kehendak manusia…..

  5. otiz tabuni Says:

    semua itu sebagai manusia boleh kita lakukan, tapi ada satu kunci yang harus kita pegang adalah jangan lupa Tuhan, sebab kunci free west papua ada di tangan Tuhan oleh sebab itu biarlah kehendak Tuhan yang terdjadi bukan kehendak manusia…..

  6. LAWATAN MANTAN TOKOH SENIOR OPM KE PAPUA NUGINI

    Nicolaas Jouwe (87 tahun), salah seorang tokoh senior OPM, kini sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saat berkunjung ke Port Moresby, PNG, pada 5 – 17 Maret 2010, Nicolaas Jouwe melakukan sejumlah ceramah di muka para tokoh masyarakat Papua dan pengurus IGSSARPRI, mengenai latar-belakangnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, yang isinya sebagai berikut.

    Menurut Jouwe, di dunia ini ada dua bangsa yang dijajah begitu lama oleh bangsa lain, yaitu Bangsa Israel yang diperbudak Bangsa Mesir selama 400 tahun, dan Bangsa Indonesia, termasuk orang Papua oleh Bangsa Belanda selama 350 tahun. Penjajahan bertentangan dengan prinsip-prinsip humanitas, keadilan dan perdamain. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia telah bangkit dan berjuang untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi

    Saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya, Belanda masih menguasai Papua. AS menekan keras Belanda untuk segera mengakhiri kekuasaan di Papua. Namun agar Belanda tidak kehilangan muka dalam percaturan internasional, sebagai Bangsa Kulit Putih yang telah menginjak-injak prinsip-prinsip humanitas, keadilan dan perdamaian di Indonesia selama 350 tahun, maka diadakanlah perundingan antara Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB, dan menghasilan New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

    Saat itu Belanda telah berkuasa di Papua selama 12 tahun, maka dicarilah kesepakatan agar Indonesia dapat berkuasa di Papua selama kurun waktu yang sama, hingga Bangsa Papua menentukan pilihannya apakah tetap ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka sendiri.

    Itulah sebabnya pada 1969 diselenggarakan Pepera di Papua. Indonesia dan Belanda diberi hak untuk memilih dua negara sahabatnya untuk menjadi saksi pelaksanaan Pepera tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Umum PBB. Belanda memilih Belgia dan Luxemburg. Indonesia memilih Malaysia dan Philipina. Akhirnya ke-6 negara tersebut sepakat melaporkan kepada Sidang Umum PBB bahwa Pepera telah dilaksanakan sebagaimana mestinya pada 19 Nopember 1969. Selanjutnya Sidang Umum PBB ke-24 memutuskan Papua menjadi bagian integral dari Indonesia.

    Dirinya (Nicolaas Jouwe) adalah orang yang direkrut dan dididik ilmu ketata-negaraan oleh pemerintah kolonial Belanda agar mampu mempersiapkan kemerdekaan Papua dari NKRI. Dalam kaitan ini, dirinya telah menulis Manifesto Kemerdekaan Papua, membuat Undang-undang Dasar Papua, memilih lagu berjudul “Hai Tanahku Papua,” karangan IS Keyne, sebagai lagu kebangsaan Papua, dan membentuk kekuatan di dalam dan di luar negeri Indonesia untuk melawan pemerintah RI.

    Namun ketika dirinya bertemu dengan Presiden AS, John F Kennedy untuk meminta bantuan bagi kemerdekaan Papua, Kennedy mengatakan “Tuan Jouwe, pulanglah ke tanah air-mu di Papua, kumpulkan rakyatmu, dan hiduplah berdampingan secara damai dengan Bangsa Indonesia, karena Bangsa Indonesia bukan penjajah, tetapi Bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang telah mengusir dan mematahkan kekuatan kolonialisme untuk pertama kalinya dan untuk selamanya.”

    Ketika terjadinya perang Vietnam, dengan memanfaatkan semangat AS untuk memerangi komunisme, dirinya sekali lagi menemui Presiden AS (Ronald Reagan) untuk maksud yang sama, namun seperti halnya Kennedy, Reagan juga menolak dengan mengatakan “Mr. Nicolaas, your country’s future already been decided, West Papua is an integral part of the Republic of Indonesia.”

    Selain itu, dirinya juga telah mengunjungi banyak negara dan bertemu dengan banyak kepala negara di wilayah Afrika, Amerika, Amerika Latin, Eropa dan Asia untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Papua, namun jawabannya sama, yaitu Papua adalah bagian dari Indonesia. Rasanya dirinya sudah melakukan segala upaya untuk mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua, namun selalu gagal.

    Akhirnya dirinya berpendapat bahwa Tuhan memang telah memutuskan kemerdekaan Papua bersama dengan Indonesia, yang telah dipersatukan karena persamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah Belanda, meskipun berbeda ras, dan dirinya memutuskan kembali ke Indonesia ketika adanya tawaran yang arif dari Presiden SBY untuk kembali ke Indonesia melalui IGSSARPRI.

    Kebijakan SBY itu menunjukan bahwa tingkat penegakkan demokrasi dan HAM di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang masih melarang para tokoh separatis kembali ke tanah airnya, apalagi memberikan kekuasaan bergerak, seperti yang diberikan pemerintah Indonesia kepada dirinya. Bahkan Gubernur Papua Bas Suebu sedang mempersiapkan sebuah rumah bagi dirinya di kota kelahirannya, Jayapura.

    Kini saatnya perjuangan putra-putri Papua diarahkan pada upaya memperbaiki kondisi di Papua agar menjadi lebih baik. Uang telah begitu banyak dikucurkan pemerintah Indonesia untuk membangun Papua, namun pembangunan di Papua masih berjalan lambat.

    Dirinya menghimbau agar jangan pernah percaya pada orang atau sekelompok orang yang biasanya dalam bentuk NGO, yang melontarkan janji-janji manis (lips service), untuk yang mengatas-namakan Papua demi mencari keuntungan atau kepentingan tertentu, karena yang sudah-sudah hanya mereka yang dapat untung, dan orang Papua hanya dimanfaatkan dan dibohongi.

  7. LAWATAN MANTAN TOKOH SENIOR OPM KE PAPUA NUGINI

    Nicolaas Jouwe (87 tahun), salah seorang tokoh senior OPM, kini sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saat berkunjung ke Port Moresby, PNG, pada 5 – 17 Maret 2010, Nicolaas Jouwe melakukan sejumlah ceramah di muka para tokoh masyarakat Papua dan pengurus IGSSARPRI, mengenai latar-belakangnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, yang isinya sebagai berikut.

    Menurut Jouwe, di dunia ini ada dua bangsa yang dijajah begitu lama oleh bangsa lain, yaitu Bangsa Israel yang diperbudak Bangsa Mesir selama 400 tahun, dan Bangsa Indonesia, termasuk orang Papua oleh Bangsa Belanda selama 350 tahun. Penjajahan bertentangan dengan prinsip-prinsip humanitas, keadilan dan perdamain. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia telah bangkit dan berjuang untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi

    Saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya, Belanda masih menguasai Papua. AS menekan keras Belanda untuk segera mengakhiri kekuasaan di Papua. Namun agar Belanda tidak kehilangan muka dalam percaturan internasional, sebagai Bangsa Kulit Putih yang telah menginjak-injak prinsip-prinsip humanitas, keadilan dan perdamaian di Indonesia selama 350 tahun, maka diadakanlah perundingan antara Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB, dan menghasilan New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

    Saat itu Belanda telah berkuasa di Papua selama 12 tahun, maka dicarilah kesepakatan agar Indonesia dapat berkuasa di Papua selama kurun waktu yang sama, hingga Bangsa Papua menentukan pilihannya apakah tetap ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka sendiri.

    Itulah sebabnya pada 1969 diselenggarakan Pepera di Papua. Indonesia dan Belanda diberi hak untuk memilih dua negara sahabatnya untuk menjadi saksi pelaksanaan Pepera tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Sidang Umum PBB. Belanda memilih Belgia dan Luxemburg. Indonesia memilih Malaysia dan Philipina. Akhirnya ke-6 negara tersebut sepakat melaporkan kepada Sidang Umum PBB bahwa Pepera telah dilaksanakan sebagaimana mestinya pada 19 Nopember 1969. Selanjutnya Sidang Umum PBB ke-24 memutuskan Papua menjadi bagian integral dari Indonesia.

    Dirinya (Nicolaas Jouwe) adalah orang yang direkrut dan dididik ilmu ketata-negaraan oleh pemerintah kolonial Belanda agar mampu mempersiapkan kemerdekaan Papua dari NKRI. Dalam kaitan ini, dirinya telah menulis Manifesto Kemerdekaan Papua, membuat Undang-undang Dasar Papua, memilih lagu berjudul “Hai Tanahku Papua,” karangan IS Keyne, sebagai lagu kebangsaan Papua, dan membentuk kekuatan di dalam dan di luar negeri Indonesia untuk melawan pemerintah RI.

    Namun ketika dirinya bertemu dengan Presiden AS, John F Kennedy untuk meminta bantuan bagi kemerdekaan Papua, Kennedy mengatakan “Tuan Jouwe, pulanglah ke tanah air-mu di Papua, kumpulkan rakyatmu, dan hiduplah berdampingan secara damai dengan Bangsa Indonesia, karena Bangsa Indonesia bukan penjajah, tetapi Bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang telah mengusir dan mematahkan kekuatan kolonialisme untuk pertama kalinya dan untuk selamanya.”

    Ketika terjadinya perang Vietnam, dengan memanfaatkan semangat AS untuk memerangi komunisme, dirinya sekali lagi menemui Presiden AS (Ronald Reagan) untuk maksud yang sama, namun seperti halnya Kennedy, Reagan juga menolak dengan mengatakan “Mr. Nicolaas, your country’s future already been decided, West Papua is an integral part of the Republic of Indonesia.”

    Selain itu, dirinya juga telah mengunjungi banyak negara dan bertemu dengan banyak kepala negara di wilayah Afrika, Amerika, Amerika Latin, Eropa dan Asia untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Papua, namun jawabannya sama, yaitu Papua adalah bagian dari Indonesia. Rasanya dirinya sudah melakukan segala upaya untuk mencari dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua, namun selalu gagal.

    Akhirnya dirinya berpendapat bahwa Tuhan memang telah memutuskan kemerdekaan Papua bersama dengan Indonesia, yang telah dipersatukan karena persamaan nasib, yaitu sama-sama dijajah Belanda, meskipun berbeda ras, dan dirinya memutuskan kembali ke Indonesia ketika adanya tawaran yang arif dari Presiden SBY untuk kembali ke Indonesia melalui IGSSARPRI.

    Kebijakan SBY itu menunjukan bahwa tingkat penegakkan demokrasi dan HAM di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang masih melarang para tokoh separatis kembali ke tanah airnya, apalagi memberikan kekuasaan bergerak, seperti yang diberikan pemerintah Indonesia kepada dirinya. Bahkan Gubernur Papua Bas Suebu sedang mempersiapkan sebuah rumah bagi dirinya di kota kelahirannya, Jayapura.

    Kini saatnya perjuangan putra-putri Papua diarahkan pada upaya memperbaiki kondisi di Papua agar menjadi lebih baik. Uang telah begitu banyak dikucurkan pemerintah Indonesia untuk membangun Papua, namun pembangunan di Papua masih berjalan lambat.

    Dirinya menghimbau agar jangan pernah percaya pada orang atau sekelompok orang yang biasanya dalam bentuk NGO, yang melontarkan janji-janji manis (lips service), untuk yang mengatas-namakan Papua demi mencari keuntungan atau kepentingan tertentu, karena yang sudah-sudah hanya mereka yang dapat untung, dan orang Papua hanya dimanfaatkan dan dibohongi.

    regards,
    teguh.febriansyah@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: