Peluncuran Buku IPWP

Tuan Benny Wenda telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Papua untuk mendukung perjuangan internasional kemerdekaan Papua. Tidak lama lagi Tuan Benny Wenda akan merancang sebuah acara besar yang akan berpengaruh di seluruh daratan Eropa.

Tema besar yang diangkat Tuan Benny Wenda adalah pengungkapan kebenaran perjalanan Pepera. Pengungkapan kebenaran melalui buku yang merupakan tradisi modern umat manusia dalam menjelaskan sejarah. Bukan hanya parlemen Inggris yang mendukung perjuangan Tuan Benny Wenda, melainkan juga Parlemen Eropa telah menyatakan akan memfasilitasi peluncuran buku pengungkapan sejarah Pepera.

Tuan Benny Wenda atas nama rakyat Papua telah mendapatkan kepercayaan dunia untuk membawa kemerdekaan Papua dalam waktu yang tidak lama lagi.

Tidak ada keraguan bagi dunia internasional atas perjuangan Tuan Benny Wenda, tentunya rakyat Papua juga dengan sungguh-sungguh mendukung perjuangan Tuan Benny Wenda.

Tuan Benny Wenda telah memerintahkan kepada seluruh pendukung IPWP di Republik Papua Barat untuk mempersiapkan acara serupa dalam bentuk kegiatan yang demokratis dan tidak melanggar HAM seperti selalu dilakukan penjajah Indonesia.

Hanya Tuan Benny Wenda yang sanggup mempengaruhi dunia internasional karena Tuan Benny Wenda berjuang atas bimibingan Tuhan dan hati yang bersih, tanpa kepentingan pribadi dan semua untuk rakyat Papua. Itulah sebabnya semakin banyak pemuda seperti Buchtar Tabuni dan Sebby Sembom yang rela berkorban demi tegaknya perjuangan Tuan Benny Wenda.

Tuan Benny Wenda juga menyadari perlunya rekrutmen besar-besaran untuk membesarkan IPWP di Papua Barat, hingga akhirnya penjajah Indonesia akan ketakutan.

Salam Merdeka !!!

6 Responses to “Peluncuran Buku IPWP”

  1. saya atas nama pemuda yalimo siap mendukung peluncuran buku pepera tersebut.

  2. putra_papua Says:

    maksudnya apa sebut diri “the greatwenda?”, “tuan wenda?” knapa tidak skalian saja “yang mulia?”…mohon ganti penyebutan anda..kami boleh menganggap anda pemimpin, tapi bukan sebagai tuan, raja atau yang mulia..kami putra papua di tanah papua ini juga siap berjuang, dengan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah…

  3. Ngaca dulu tuan kalau mau mengangkat diri sendiri jadi presiden papua barat….., siapa sih yang percaya terhadap bualanmu, semua tahu tuh maksud hati lubuk dalammu yang tidak lain nantinya akan menguasai dan mengeruk kekayaan alam di papua untuk kamu bagikan pada orang-orang barat yang notabene hanya orang-orang barat yang goblok-lah yang percaya dengan dirimu tuan. jangan hanya berani berjuang lewat negeri orang, tunjukkan bahwa kamu jantan untuk berjuang ditengah-tengah rakyat papua yang seolah-olah ingin mati belakangan dengan bergerak di negeri orang (…..siapa sih yang gak bisa seperti caramu itu) dan pendukungmu harus mati duluan kan ????

  4. ECH DASAR YASWARAU KAMU YANG NGACA DULUH BARU KOMENTAR ORANG SEMBARANGAN KAMU SENDIRI JUGA TIDAK PERNAH PERBUAT UNTUK BANGSA PAPUA MO/JANGAN2 KO INI JUDAS ISKARIOT YANG SENGAJA DI BAYAR OLEH NKRI BARU KAMU MENJUAL HARGA DIRI KAMU HANYA KARENA UANG DASAR KAMU,,,,,KK BENNY LANJUTKAN PERJUANGANNYA PASTI TUHAN YANG TAU SEMUANYA,,,,JESUS LOVE YOU MERDEKA

  5. @Vinobrown
    coba ko pikir benny kasi ko apa…?…coba ko liat yg ada saja…orang berjuang itu ditanah yg konflik, bkn mo pi terus jln2 di eropa…

  6. semua mata akan melihat, semua telinga akan mendengar, dan seolah tidak percaya, bahwa Papua telah MERDEKA, dan karena sudah MERDEKA itulah, kami orang papua MENUNTUT kembali kemerdekaan kami yang telah diperkosa. West Papua Report Juni 2010 http://www.etan.org/issues/wpapua/2010/1006wpbh.htm Ini adalah seri terakhir dari laporan bulan yang memfokuskan diri pada perkembangan yang mempengaruhi orang Papua. Seri ini diterbitkan oleh Tim Advokasi Papua Barat (West Papua Advocacy Team) dengan bersumber pada laporan media, laporan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya serta analisa dan laporan dari dalam Papua Barat. Dalam penerbitan laporan ini juga didukung oleh Jaringan Kerja Timor Timur dan Jaringan Kerja Aksi Indonesia [East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)]. Laporan sebelumnya dapat anda ikuti dalam http://etan.org/issues/wpapua/default.htm. Bila ada pertanyaan mengenai laporan ini silahkan di tanya kepada Edmund McWilliams melalui alamat emailnya: edmcw@msn.com Ringkasan Dalam edisi bulan ini, Team Advokasi Papua Barat (West Papua Advocacy Team/WPAT) menurunkan satu catatan editorial menyambut kunjungan Presiden Obama ke Indonesia pada bulan Juni dengan harapan membawa suatu perubahan dalam hubungan bilateral kedua Negara, Amerika dan Indonesia. Yakni sebuah hubungan yang tidak lagi didasarkan pada kepentingan militer dan ekonomi terutama kepentingan perusahaan multinasional melainkan sebuah hubungan baru yang berdasar pada kepentingan bersama pada penghormatan akan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Orang-orang Papua mempercayai bahwa hanya melalui pola hubungan baru ini, kehadiran Presiden Obama dapat berjasa dalam mengakhiri penderitaan mereka yang dari hari ke hari bukannya semakin menuju titik cerah melainkan menuju kearah penghancuran secara total. Aparat Keamanan memberikan batas waktu untuk menyerah kepada Pimpinan Pejuang Tentara Pembebasan Papua Merdeka di Pengunungan Tengah Papua.Ultimatum ini yang disertai penambahan pasukan aparat keamanan didaerah ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Mereka khawatir dan mulai mengungsi karena menduga bahwa aparat militer akan melakukan operasi pembersihan secara besar-besaran sebagaimana sudah dilakukan beberapa kali didaerah ini dan menewaskan ribuan rakyat tidak sipil yang terjepit ditengah konflik tersebut. Laporan awal dari berbagai sumber bahkan menyebutkan bahwa menjelang akhir Mei, batas tanggal yang ditentukan, aparat keamanan sudah melakukan operasi militer. Sejumlah Pimpinan Anggota DPR Amerika secara keras mengingatkan Pemerintahan Amerika akan rencana pemulihan bantian pendidikan dan bantuan lainnya kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat, Kopassus. Pasukan ini merupakan salah satu kesatuan utama yang paling banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya di Tanah Papua. Juga, Patrick Kennedy, Wakil Rakyat Amerika dari Negara Bagian Rhode Island mengumumkan sebuah usulan resolusi di Kongres Amerika mengenai krisis kemanusian yang dialami orang Papua. Dalam resolusi yang kini dalam proses mencari dukungan ini antara lain mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia, termasuk penyiksaan terhadap para tahanan. Seorang Pekerja Kemanusiaan bertaraf Internasional dari Human Rights Watch melalui sebuah tulisan yang terbit dalam Harian Nasional berbahasa Inggris meminta perhatian akan penganiayaan secara luar biasa yang dialami para tahanan di Papua dan juga pelakunya yang tidak terjamah secara hukum. Pejabat Pemerintah lagi-lagi menghalangi wartawan Internasional yang sedang berusaha mendokumentasikan demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat sipil di Papua Barat. Amnesti Internasional kembali mengkritik Pemerintah Indonesia secara tajam atas tindakan kekerasaan yang dipergunakan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan demonstrasi secara damai. Pemerintah Indonesia berupaya membangun sebuah usaha raksasa akan perpaduan perkebunan dan energy secara terpadu guna memenuhi kebutuhan pangan nasional dan dunia di Merauke. Rencana ini menimbulkan berbagai reaksi (dari dalam dan luar negeri) keras akan usahanya memindahkan jutaan orang luar untuk bekerja di proyek raksasa tersebut yang akan berdampak pada penyingkiran penduduk asli Papua dari tanahnya secara perlahan namun pasti menuju kepunahan. Para ahli dan aktivis lingkungan pun mulai menyuarakan kepedulian mereka akan penghancuran secara total lingkungan alam bertentangan dengan harapan dunia untuk mempertahankan Papua sebagai paru-paru dunia. Datar Isi • Orang Papua Menanti Obama Mengakhiri Penderitaan di tahun Yubille • Operasi Militer di Puncak Jaya • Sejumlah Anggota Kunci Senator dan DPR Amerika meminta Pemerintah Tidak membantu Kopassus • Patrick Kennedy Memperjuangkan Resolusi Buat Papua di Kongres Amerika • Suara Kritis Pejuang HAM dunia atas situasi Papua • Kebebasan Pers diserang lagi di Papua Barat • Laporan Amnesty Internasional • Ancaman Proyek Raksasa Perkebunan dan Energi di Maroke Orang Papua Menanti Obama Mengakhiri Penderitaan di tahun Yubille Perjalanan Obama ke Indonesia, sungguh bersejarah. Bersejarah bukan saja, karena ia habiskan beberapa tahun masa kecilnya di Negara ini. Tetapi sebagai seorang Pemimpin yang selama hidupnya senantiasa peduli dan memperjuangkan hak mereka yang tertindas, Obama diharapkan membuat suatu hubungan Amerika Indonesia yang baru. Sebuah hubungan yang tidak lagi berdasarkan ambisi kepentingan pribadi para perencana militer Amerika dan kepentingan Perusahaan Multinasional yang berkomplot dengan pemimpin Indonesia yang menindas rakyatnya secara dictator didukung birokrasi pemerintah dan militer yang korup. Dalam tahun 1998, rakyat Indonesia pada akhirnya berhasil menumbangkan regim dictator militer bernama Orde Baru selama ini menindas rakyat secara brutal. Sayangnya, sekalipun soeharto, sang pemimpin regim tersebut berhasil dipaksa mundur, namun gerakan tersebut belum berhasil mereformasi mesin jaringan penguasa lama yakni birokrasi yang korup dan serakah akan harta benda dan kekuasaan. Belum lagi Militer Indonesia yang selama pemerintahan Orde Baru telah diubah oleh Soeharto menjadi pengaman kekuasaannya kembali berkuasa, walau secara hukum mereka berhasil disingkirkan dalam awal era reformasi. Militer Indonesia yang menempatkan diri sebagai personifikasi dari Negara, terkenal di dunia karena kekejaman menindas rakyatnya sendiri secara bebas tidak tersentuh hukum ini kembali berkuasa secara perlahan namun pasti. Dalam Pemilu lalu misalnya sejumlah Jendral yang disingkirkan dalam perintahan reformasi sesudah regim prde baru karena keterliibatannya dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan maju sebagai calon Presiden dan didukung Partai dan berpeluang besar dalam pemilu mendatang. Sejalan dengan perubahan politik diatas, tekanan dan intimidasi terhadap para pejuang reformasi terutama pekerja Hak Asasi Manusia kembali menguat walau dalam bentuk yang berbeda. Meskipun demikian, dibawah berbagai tekanan dan intimidasi, gerekan reformasi yang demokratis mencapai sejumlah kemajuan yang luar biasa. Rakyat Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, memperkuat posisi Presiden yang tidak lagi tergantung pada dukungan militer tetapi bertumpu pada kepercayaan rakyat. Kebebasan berpendapat yang semakin leluasa termasuk dalam mendesak perlunya penegakkan nilai-nilai kemanusian, reformasi militer dan keadilan bagi korban serta penindakan terhadap para pelaku kejahatan didepan hukum. Masalahnya adalah semua kemajuan yang terjadi di wilayah nusantara ini tidak terjadi di Papua. Di Papua, mesin dictator lama dibawah soeharto masih berjalan hingga kini. Sekalipun daerah itu mendapat otonomi khusus, kehidupan masyarakat tetap sama dibawah pemerintahan sipil yang korup dan militer menjadi motor utama dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara bebas tanpa tersentuh hukum. Aparat keamanan juga membentuk berbagai kelompok militia, melakukan operasi militer yang mengakibatkan ribuan penduduk asli Papua terlantar karena lari mengungsi meninggalkan kebun dan rumah mereka. Kebebasan berbicara sama sekali tidak berlaku di Papua, tulisan yang kritis dibredel, mereka yang melakukan demonstrasi damai ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Siapapun yang bersuara melawan ketidak adilan dicap separatis dan dijadikan sebagai musuh Negara. Mereka yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai tanda protes atas berbagai ketidak adilan yang terjadi di Papua sejak awal tahun 1960-an ketika Indonesia masuk menguasai Papua di adili dengan Undang-Undang Makar warisan colonial Belanda. Berbagai lembaga Internasional menggambarkan parahnya kondisi social ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat walaupun dana trilyunan rupiah yang dialirkan ke Papua melalui program otonomi khusus. Dalam bidang kependudukan, orang Papua sungguh-sungguh sudah tersingkir dari kampong halamannya. Arus masuk pendatang sudah semakin tidak terkendalikan dan sangat merisaukan rakyat termasuk gubernur Papua, Barnabas Suebu. Mereka masuk melalui berbagai program pemerintah seperti Transmigrasi, berbagai program perkebunan seperti kelapa sawit dan aneka pertambangan dan pengusahaan hutan serta pembukaan sejumlah Zona Industri. Belum lagi mereka yang masuk secara spontan, sejalan dengan meningkatnya daerah pemekaran baru baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Semua ini bukan saja meresahkan 2 juta penduduk asli Papua yang hidup didalam Negara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta jiwa. Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa arus masuk penduduk luar ke Papua adalah tertinggi di dunia. Orang Papua menjadi minoritas yang sungguh tidak berdaya di tanah mereka sendiri. Itulah sebabnya Gubernur Papua, Barnabas Suebu meminta kepada DPRP agar segera merumuskan Peraturan Daerah guna mengontrol arus masuk tersebut. Dalam suasana ini, bangsa Papua melihat kunjungan Presiden Obama, yang dilihat sebagai seorang pribadi yang berani, pemimpin minoritas yang innovative, dapat membawa suatu perubahan dari suasana ketidakberdayan dan penindasan yang sudah melanda hidup orang Papua selama 4 dekade. Harapan terssebut bukan tanpa alasan karena mereka sungguh sadar bahwa Amerika Serikat sangat terlibat dalam peralihan tanah air mereka dari colonial Belanda kepada Indonesia. Keterlibatan itu bukan saja ketika memaksa, Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri sengketa atas tanah Papua yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di PBB dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1961. Tetapi juga dalam pelaksanaan Act of Free Choice yang diubah oleh Indonesia menjadi Penentuan Pendapat Rakyat/PEPERA pada tahun 1969 yang dilaksanakan dengan penuh manipulasi dan rekayasa disertai intimidasi dan pembunuhan terhadap mereka yang menolak bersatu dalam Negara Republik Indonesia. Orang Papua juga sangat mengetahui bahwa Perusahaan Amerika yang beroperasi di Papua merupakan salah satu perusahaan yang sangat berperan dalam menghancur leburkan lingkungan alam dan manusia. Dan mereka juga memahami bahwa, Amerika Serikat juga pendukung Tentara Republik Indonesia termasuk melatih Pasukan Khusus Angkatan Darat yang sangat dikenal di dunia karena kekejamannya terhadap penduduk sipil di Indonesia terutama di Acheh, Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1999 dan khususnya di Papua hingga saat ini. Orang Papua mengharapkan Presiden Obama, sebagai pemenang hadiah nobel perdamaian, dapat membawa perubahan yang mendasar dalam hidup mereka yang begitu sulit dan terancam. Mereka harapkan paling tidak Presiden ini mampu membangun suatu hubungan Indonesia Amerika yang lebih manusiawi, menggantikan pola lama yang sangat ditentukan oleh kaum peloby yang mewakili pengusaha dan militer. Harapan itu tentu saja tidak berlebihan karena tekad itulah yang ia ungkapkan dalam berbagai kampanye yakni mengganti kebijaksanaan yang didominasi peloby yang sekedar menguntungkan kelompok kecil elite di Ibukota Negara kepada kebijaksanaan yang mengutungkan rakyat banyak, kebijaksanaan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya harapan orang papua tersebut bukan saja suatu harapan yang berani tanpa dasar melainkan sejalan dengan nilai dan kepribadian Obama sendiri. Melalui kebijaksanaan demikian, Obama akan membuktikan tema utama kampanye saat maju dalam Pemilu yakni perubahan yang didukung jutaan rakyat Amerika dalam kata-kata: Yes we can. Operasi Militer di Puncak Jaya Situasi di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas, konflikpun tidak bisa dielakkan. Sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2010, seseorang yang tidak diketahui identitasnya menyerang Pos Tentara Indonesia dekat Yambi, 75 Km dari kota Mulia. HIngga saat ini belum diketahui pelaku dan alasan penyerangan tersebut. Hal ini berbeda dengan peristiwa tanggal 17 Mei 2010, empat hari sebelumnya, dimana Tentara Republik Indonesia menyerang kampong dekat desa goburuk, tidak jauh dari kota Mulia yang diduga sebagai pos Organisasi Papua Merdeka. Dalam serangan ini menewaskan seorang pemimpin masyarakat setempat. Jurubicara Polda Papua, Agus Rianto mengatakan bahwa korban ditembak tatkalah berusaha melarikan diri. Rianto memberikan pernyataan yang kontradiktive menyangkut korban, dimana pada satu sisi ia mengakui bahwa korban terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka, namun ia juga mengatakan bahwa jenazah korban ditahan untuk diselidiki. Dalam bulan April, di daerah ini terjadi kekerasan lainnya yang menewaskan tiga orang pekerja Perusahaan Konstrusksi. Bagaimana biasa tanpa ajukan bukti aparat keamanan menuduh anggota Gerakan Papua Merdeka sebagai pelaku serangan ini. Menyusul rangkaian konflik itu, aparat keamanan dan pemerintahan setempat memberikan batas waktu kepada Goliat Tabuni, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berkuasa sebelum tanggal 28 Juni 2010. Mendengar batas waktu tersebut, membuat takut orang-orang Papua didaerah tersebut dan lari mengungsi ke hutan-hutan serta daerah-daerah sekitarnya. Dalam operasi militer macam ini, banyak sekali masyarakat sipil yang senantiasa menjadi korban entah karena ditembak maupun terkena berbagai penyakit. Selama operasi militer yang kadang waktu berbulan-bulan, aparat menutup segala akses ke sumber makanan mereka akibatnya banyak korban jatuh sakit dan banyak yang meninggal dunia karena kekurangan makanan. Selain itu dalam operasi militer, aparat keamanan juga menutup seluruh pekerja kemanusiaan masuk didaerah tersebut guna membantu korban. Namun demikian Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan suatu kenyataan yang berbeda. Menurut laporan sejumlah Pejuang Hak Asasi Manusia Papua tentara sudah melakukan operasi pembersihan dalam minggu ketiga bulan Mei di wilayah tingginambut, Mulia. Dalam operasi itu menurut laporan tersebut aparat keamanan membakar habis rumah-rumah penduduk di tiga kampong, dua orang terbunuh, seorang perempuan diperkosa dan seluruh kebun dan ternak piaraan masyarakat di tiga desa tersebut pun habis bantai tentara Indonesia. Menurut catatan, West Papua Advocacy Team, daerah ini merupakan salah satu daerah merah dimata aparat keamanan. Jumlah pasukan yang dihadirkan disana, amat banyak bila dilihat dari luas wilayah dan populasi penduduk. Kehadiran militer dalam jumlah yang besar ini dimata Bupati Puncak Jaya, bukannya memberikan rasa aman kepada rakyat karena mereka seringkali terlibat dalam konflik antar kesatuan maupun melakukan berbagai tindakan amoral terhadap penduduk setempat. Itulah sebabnya, dalam awal tahun 2010, Lukas Enembe memerintahkan agar, sejumlah pasukan ditarik keluar dari daerah tersebut. Selama beberapa bulan, daerah ini hanya diamankan oleh pasukan local yang dinilai memahami nilai budaya masyarakat setempat. Sialnya, belum lama sesudah sejumlah pasukan ditarik, kembali terjadi berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan diatas. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya pun ditempatkan dalam posisi serba salah dan menuduh walau tanpa disertai bukti bahwa ada activist Intelektual yang mendorong serangan-serangan yang dilakukan TPN OPM tersebut. Lukas Enembe, Bupati Kabupaten Puncak Jaya mengatakan bahwa usaha pemerintah setempat untuk memenangkan hati masyarakat setempat agar melawan para pejuang Papua Merdeka yang beroperasi di daerahnya selalu gagal karena activist intelektua yang active memprovokasi masyarakat. Apa yang dikatakan Enembe ini tentu saja bukan hal baru karena hal itu merupakan suatu tradisi dalam pemerintahan regim militer yang senantiasa mencari kambing hitam tanpa bukti guna merasionalisasi operasi militer. Selain itu,tuduhan tidak berdasar fakta seperti inipun dipakai untuk menekan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan Hak asasi manusia, intelektual dan para petugas gereja dan siapa saja yang dinilai kritis terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa sipil, militer maupun ekonomi. Catatan: Sementara laporan ini disusun, ada sebuah laporan di media yang menyebutkan bahwa tentara Indonesia menyerang Desa Jambi, Sinak, Ilu dan Tingginambut di Puncak Jaya. Sekalipun belum banyak data terinci mengenai serangan ini, laporan tersebut menyebutkan bahwa paling tidak ada 7 orang terbunuh dalam operasi militer ini. Dalam operasi ini dilaporkan bahwa tentara Indonesia mempergunakan roket, bazooka dan granat. Sejumlah Anggota Kunci Senator dan DPR Amerika meminta Pemerintah Tidak membantu Kopassus 13 orang anggota Kongres Amerika yang memimpin Komisi Penting didalam Senate dan DPR seperti Komisi Urusan Luar Negeri, mengirim surat tegas kepada Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Gates atas rencana pemerintah untuk membantu secara penuh militer Indonesia termasuk bantuan kepada Kopassus. Dalam surat yang dikirim pada tanggal 13 Mei 2010 itu, mereka menyatakan kepeduliannya dengan keinginan pemerintah tersebut terutama rencana untuk membantu Unit 81 Pasukan Khusus Indonesia yang dikenal sebagai Kopassus. Dalam surat itu para pimpinan Kongres Amerika ini juga mempertanyakan tentara Indonesia akan kesediaannya untuk kerjasama dengan peradilan sipil Amerika dan Indonesia dalam menyingkirkan secara permanen anggota tentara yang terlibat dalam berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Anggota Dewan senior ini juga menyatakan keragu-raguannya tentang efektifitas dalam proses pengecekan latarbelakang keterlibatan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi anggota tentara yang dilibatkan dalam berbagai program Amerika. Dalam surat itu juga mereka mempertanyakan jaminan Pemerintah Indonesia mengenai reformasi dalam tubuh Kopassus dan meminta pemerintah berhubungan dengan Kongres sebelum mengambil keputusan akhir. Hal ini diminta guna memastikan bahwa segala bantuan yang diberikan memenuhi seluruh persyaratan hukum Amerika dan memenuhi kepentingan luas Amerika. Reaksi keras Kongres Amerika terhadap bantuan militer kepada Kopassus ini menarik perhatian banyak pihak karena dua hal. Yakni ia bukan saja jarang terjadi selama ini tetapi juga secara kebetulan senada dengan kritik Lembaga Swadaya Masyarakat Amerika dan Asing. Dalam bulan Juni 2009, Human Rights Watch misalnya mengeluarkan sebuah laporan berjudul: Apa kesalahan saya, yang secara detail menguraikan perilaku Kopassus dalam menyiksa warga masyarakat Papua. Sejumlah pemuka masyarakat Papua mengirimkan surat dukungan dan ucapan terimakasih kepada anggota Kongres Amerika yang mengirimkan surat Pimpinan Anggota Kongres Amerika tertanggal 13 Mei 2010 tersebut. Patrick Kennedy Memperjuangkan Resolusi Buat Papua di Kongres Amerika Patrick Kennedy, anggota Kongres Amerika dari Rhode Island mengusulkan satu resolusi didalam Kongres Amerika mengenai krisis hak asasi manusia di Papua dan papua barat. Dalam resolusi yang sedang diperjuangkan tersebut antara lain meminta pemerintah Indonesia untuk melapor kepada komunitas internasional akan perkembangan kemajuan mengenai: Akhiri kekejaman yang dilakukan terhadap orang Papua dalam tahanan di Papua dan Papua Barat dan hakimi mereka yang terlibat dalam melakukan kekejaman tersebut Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi penahanan, secara khusus di Papua dan Papua Barat Tindakan yang diambil untuk melindungi penduduk yang melakukan pertemuan secara damai termasuk hak dalam mengungkapkan pendapat, khususnya dalam pertemuan dengan mempergunakan symbol tertentu seperti mengibarkan banner dan bendera. Kesesuaian hukum Indonesia yang dipergunakan dalam mengkriminalisasi aktivitas politik yang damai dan bertentangan dengan komitmen Indonesia mengenai hak dalam kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagai dijamin oleh hukum hak asasi manusia di dunia yang turut didukung Indonesia, termasuk deklarasi umum hak asasi manusia. Ketentuan yang berlaku dalam akses fasilitas tahanan di Papua dan Papua Barat oleh organisasi hak asasi manusia yang dikenal, termasuk Palang Merah Internasional. Dan pemerintah Indonesia harus menginjinkan lembaga Hak Asasi Manusia yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk meninjau kondisi tahanan dengan perhatian khusus di Papua dan berdasarkan penilaian itu pemerintah menjalankan sejumlah saran yang diajukan khususnya dalam hal: Saran dan petugas latihan dan prosedur untuk memajukan pendekatan kemanusiaan bagi para tahanan. Merumuskan prosedur, termasuk reformasi pengadilan dan legal remedies untuk memastikan para petugas tahanan menghadapi hukuman yang layak atas perilaku mereka dalam menindas tahanan dan Mendorong reformasi hukum pidana dan prosedur penghukuman untuk memastikan agar agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam hukum (HAM) Internasional dan hukum Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia yang fundamental, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Suara Kritis Pejuang HAM dunia atas situasi Papua Elaine Pearson, Kepala bagian Asia dari Human Rights Watch menulis secara tajam dalam Harian Jakarta Globe edisi 18 Mei 2010 tentang brutalitas yang melanda para tahanan di Indonesia. Pearson mengambarkan secara khusus apa yang terjadi di Papua Barat. Dalam awal bulan Mei 2010, pemerintah memindahkan Aryorbaba, kepala Tahanan Abepura yang paling banyak dikecam dunia akibat kekejaman bawahannya dalam menindas para tahanan. Human Rights Watch dan lembaga kemanusiaan lainnya mengutuk Ayorbaba atas kelalaiannya mengontrol penjaga penjara yang menganiya tahanan, dalam kasus tertentu mengakibatkan cacat seumur hidup. Dalam contoh lain, Ayorbaba juga mencega dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh tahanan yang dipenjarakan karena keyakinannya. Pergeseran Ayorbaba yang tertunda begitu lama baru bisa terwujud berkad rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pearson menekankan bahwa selain menyambut gembira pergantian ini, ia juga menegaskan bahwa pergantian ini tidak cukup mengangkat gawatnya tindakan kriminalitas yang terjadi selama ia memimpin rumah tahanan Abepura. Dia dan mereka yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hukum Indonesia perlu dihadapkan dimuka pengadilan. Pearson juga meminta agar pemerintah Indonesia mengijinkan Palang Merah Internasional untuk kembali mengunjungi para tahanan di Papua Barat. Pemerintah Indonesia mengusir Palang Merah Internasional dari Papua Barat dalam bulan April 2008. Kebebasan Pers diserang lagi di Papua Barat Pemerintah Indonesia menahan dan mengusir dua wartawan berkebangsaan Perancis dari Papua Barat. Keduanya ditahan pada tanggal 26 Mei 2010 ketika sedang mendokumentasikan protes politik yang berlangsung secara damai di Jayapura atau Port Numbei, Ibu Kota Propinsi Papua. Pejabat Indonesia mengatakan bahwa kedua wartawan tersebut tidak memiliki surat ijin khusus yang diwajibkan kepada wartawan asing yang hendak bekerja di Papua. Indonesia melarang wartawan Indonesia untuk bekerja di Papua tanpa ijin khusus. Aturan itu tetap berlaku hingga kini walau sudah mendapat kritik dari berbagai lembaga INternasional termasuk Kongres Amerika dan lembaga Hak Asasi Manusia. Baudoin Koenig, salah satu wartawan Perancis tersebut memprotes tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki seluruh surat ijin yang dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa dia memiliki visa wartawan asing dan kartu wartawan asing yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Wartawan Indonesia pun ikut memprotes tindakan pemerintah terhadap kedua wartawan asing tersebut dan kebebasan pers di papua secara umum. Victor Mambor, Ketua Asosiasi Jurnalist Independen (AJI), cabang Papua mengatakan bahwa pemerintah sudah melanggar batas. Ia katakana bawa pihaknya mengutuk tindakan pemerintah untuk melarang Wartawan untuk melaksanakan tugasnya. Mestinya tidak perlu ada batasan apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang wartawan sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Selain Wartawan, pemerintah juga membatasi diplomat asing. Mereka diwajibkan terlebih dahulu melaporkan rencana perjalanan ke Papua beberapa hari sebelumnya. Para pekerja kemanusian internasional maupun peneliti pun dilarang berkunjung ke Papua tanpa ijin khusus dari pemerintah. Laporan Amnesty Internasional Dalam laporannya tanggal 26 Mei 2010, Amnesty Internasional melaporkan tentang kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Laporan ini juga menyebutkan tentang kejahatan yang dilakukan Polisi di Papua, yakni penganiayaan yang dilakukan terhadap serangkaian interogasi dan penahanan. Disebutkan pula akan aparat keamanan yang terlibat dalam pembunuhan diluar hukum. Amnesty Internasional juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus menindas hak asasi dasar. Disebutkan bahwa Indonesia sangat membatasi kebebasan berpendapat, menahan 114 orang dalam tahun 2009 tatkalah melakukan demonstrasi. Mayoritas dari mereka yang ditahan itu adalah mereka para aktivis politik yang damai, mereka dihukum karena mengibarkan bendera yang dilarang di Papua dan Maluku. Amnesty Internasional juga melaporkan bahwa mereka yang berusaha melindungi korban pun seringkali menjadi sasaran pernyiksanaan. Laporan ini menyebutkan mengenai pemerintah Indonesia yang terus menindas para pekerja kemanusiaan. Mereka dianiaya, dibunuh dan dihilangkan dan kasusnya tidak dituntaskan secara hukum serta pelakunya bebas. Ancaman Proyek Raksasa Perkebunan dan Energi di Maroke Dalam awal tahun 2010 ini, Septer Manufandu, Sekretaris Forum NGO se-Tanah Papua mengeluarkan sebuah laporan berjudul Akses Masyarakat Papua dalam Pelayanan Umum. Dalam laporan tersebut, ia secara detail menjelaskan bagaimana tanah Papua dicincang habis oleh Pemerintah bekerjasama dengan para investor dari dalam dan luar negeri, menempatkan orang Papua bukan saja tidak berdaya tetapi sungguh-sungguh tersingkir dari tanahnya. Laporan yang menekankan pada sisi dampak negative ini, disajikan dalam bentuk power point dengan mengutip data resmi para penguasa baik itu pemerintah dan pengusaha. Dari sekian banyak data yang disajikan disana, salah satunya adalah tentang proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke. Belum ada proyek raksasa jenis ini di Indonesia dan baru baru hendak diuji coba di sini. Untuk kepentingan itu pemerintah mencadangkan tanah rakyat Papua seluas 1.6 juta hektar. Sejauh ini sudah ada 34 perusahaan dalam dan luar negeri sudah menyatakan diri tertarik untuk menanamkan modal dalam proyek ini, dimana 6 perusahaan sudah mengantongi ijin dari pemerintah. Proyek ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pemerintah, para pengamat social dan pekerja kemanusiaan ditingkat nasional dan daerah. Presiden SB Yudhoyono, berkali-kali ungkapkan betapa proyek ini begitu penting dalam menjawab berbagai persoalan makanan di Indonesia dan terutama untuk menghasilkan uang begitu banyak untuk Negara Indonesia. Itulah sebabnya, tidak heran bila Ia terus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk memperlancar terwujudnya proyek andalan hasil kerjasama penguasa (sipil, militer dan pengusaha) Jakarta dengan John Gluba Gebze, Bupati Merauke yang akan mengakhiri jabatannya dan kini beralih menjadi pengusaha tersebut. Pada sisi lain, suara kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Menteri Kehutanan, Zulkifli Hassan misalnya mengatakan pada tanggal 24 Mei 2010 bahwa ia tidak akan memberikan ijin bila proyek itu terjadi didaerah yang masuk dalam hutan dilindungi, sekalipun proyek perkebunan tersebut akan menanam dan mungkin saja membiarkan begitu banyak pepohonan. Sementara itu, harian The Jakarta Post dalam edisi 29 Mei 2010 mewartakan kritik yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, pemimpin proyek ini karena ketidak berhasilannya dalam memenuhi target 100 hari cabinet yang sedang berjalan. Bayu Krishnamurti, wakil Menteri Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan memulai dahulu dengan membuka 500.000 hektar dengan target siap dipanen pada tahun 2012. Kepedulian yang paling besar dalam kaitan dengan proyek nasional ini adalah masalah perubahan lingkungan alam dan manusia. Dari sisi lingkungan alam, sekalipun Menteri Kehutanan Nampak memperlihatkan kepeduliannya, namun sebagai pembantu Presiden, ia tidak bisa berkata lain daripada keinginan atasanya, Presiden SB Yudhoyono yang sangat mendukung proyek ini dengan apapun biayanya. Itulah sebabnya kegelisaan masyarakat dan para pemerhati lingkungan patut mendapat perhatian karena proyek ini sudah pasti akan melakukan perusakan hutan secara luar biasa. Kerusakan ini tidak hanya bertentangan dengan program pencemaran carbon yang sedang digalakkan di dunia. Itulah sebabnya perusahaan raksasa ini akan mendapat perhatian dunia terutama dari mereka yang selama ini mengupayakan segala cara untuk menyematkan sisa hutan yang dimiliki dunia pada saat ini. Negara Norwegia misalnya dalam bulan Mei 2010, melakukan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, bahwa Negara tersebut bersedia memberikan 1 milyar dana bantuan kepada pemerintah Indonesia agar selamatkan hutan di Indonesia. Selain kerusakan liingkungan alam, perusahaan ini juga sudah pasti akan merusak lingkungan manusia dan berdampak sangat buruk terhadap orang asli Papua di Merauke secara khusus dan Papua pada umumnya. Septer Manufandu, Sekertaris Jendral Forum NGO se tanah Papua memprediksi bahwa paling kurang proyek ini membutuhkan lebih dari 4 juta orang, dengan asumsi untuk mengerjakan 1 hektar memerlukan 4 orang pekerja. Sebagian besar dan bahkan hampir semua dari pekerja ini akan didatangkan dari luar Papua. Alasannya bukan saja karena orang sangat sedikit jumlahnya yakni sekitar 2 juta di seluruh tanah papua, tetapi juga perbedaan budaya pertanian. Dan jumlah itu akan meningkat bila pekerja yang didatangkan membawa keluarga, istri dan anak-anak mereka. Artinya, orang Maroke yang saat ini jumlahnya hanya 174,710 orang ini akan tenggelam ditengah lebih dari 4 juta penduduk baru yang didatangkan untuk bekerja di proyek raksasa ini. Dalam konteks perbandingan populasi diatas ini tidaklah berlebihan bila Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mengkritik secara tajam proyek raksasa ini dalam pernyataan didepan Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa akan Bangsa-Bangsa Pribumi (UN Permanent Forum on Indigenous Peoples), April 23, 2010. Dalam pernyataan tertulis yang didukung oleh 26 organisasi bangsa pribumi Indonesia dan dunia ini, AMAN menyebutkan ini sebagai sebuah genocida secara sistimatis dan structural. Dalam sejumlah rekomendasi, AMAN meminta agar Pelapor Khusus PBB akan situasi HAM dan Kebebasan Dasar Bangsa-Bangsa Pribumi untuk berkunjung melihat proyek ini dan membuat laporan tentang masyarakat pribumi Merauke secara khusus dan Papua pada umumnya. Proyek ini sungguh menarik perhatian Team Advokasi Papua Barat/WPAT dan memberikan komentar ke prihatinan sebagai berikut. WPAT khawatir bahwa bahwa proyek raksasa ini akan menghilangkan seluruh daerah perburuhan sebagai sumber utama makanan penduduk suku Marind yang berbudaya peramu dan pemburu. Proyek ini akan mengikuti jejak PT Freeport McMoRan, sebuah Perusahaan Pertambangan Emas dan Tembaga raksasa yang sudah menyingkirkan ribuan penduduk dari tanah ulayatnya yang hancur lebur karena aktivitas perusahaan Amerika ini. Perusahan sudah sudah menghancurkan secara total sungai Aikwa, sebuah sungai besar yang bukan saja mengalir ditengah pemukiman, tempat dimana penduduk asli mencari ikan dan binatang buruan lainnya menjadi sekedar buangan sampah penambangan. WPAT juga prihatin akan migrasi secara besar-besaran penduduk luar Papua untuk mengerjakan proyek MIFEE ini dan juga berbagai proyek pembangunan raksasa yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk dibangun di seluruh mempercepat apa yang selama ini terjadi yakni sebuah pembasmian etnis secara perlahan namun pasti atau yang kami sebut tanah Papua. Melalui program macam ini WPAT berkeyakinan bahwa pemerintah sedang mengulangi dan creeping genocida. Sekali, orang papua bukan saja akan tergeser dalam persaingan dengan pendatang dalam segala bidang kehidupan, mereka menjadi minoritas di kampong sendiri ditengah serbuan pendatang baru dan kekuatan modal tetapi perusahaan-perusahaan itu, entah nasional maupun asing, ikut berperan dalam pembasmian orang Papua secara perlahan namun pasti dan dikemudian hari bisa dimintai pertanggungan jawab didepan hukum. Back issues of West Papua Report ——————————————————————————– Human Rights Watch Letter to President Obama Ahead of his Trip to Indonesia http://www.hrw.org/en/news/2010/02/25/human-rights-watch-letter-president-obama-ahead-his-trip-indonesia February 25, 2010 Dear President Obama, We write as you prepare to depart for Jakarta to launch the US-Indonesia Comprehensive Partnership. We urge you to seize this opportunity to reaffirm that human rights and the rule of law are essential pillars of US engagement in Indonesia. We ask that you do this by publicly calling for the Indonesian government to make critical human rights improvements and by implementing the Comprehensive Partnership in ways that will ensure that cooperation with the United States leads to improvements, rather than setbacks, in Indonesia’s human rights record. Your family ties and past experience living in Indonesia provide you with a close connection to the country. They also provide you with a unique capacity to understand the serious human rights challenges facing the Indonesian people and to appreciate the role that the US can play in strengthening respect for human rights and the rule of law in Indonesia in the future. Over the course of the last decade, Indonesia has taken many important steps to move from an authoritarian state to an emerging, rights-respecting democracy. President Susilo Bambang Yudhoyono should be commended for encouraging a number of those efforts, particularly for solidifying peace and encouraging reconstruction in Aceh and for permitting Indonesia’s anti-corruption commission to prosecute a number of graft cases involving government officials and public figures. Yet in the 13 months since you took office, some worrying human rights trends have begun to emerge in Indonesia, particularly with respect to the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and religion. On issues such as the military’s business activities or accountability for abuses by the security forces, critical reform efforts have stalled, raising serious questions about President Yudhoyono’s commitment to subjecting the Indonesian military to the rule of law. In other areas, the US has a strong interest in encouraging Indonesia to pursue fledgling reform efforts, including increasing protection for Indonesia’s domestic workers and combating endemic corruption, a subject about which the Indonesian public seems particularly angry. There are those who contend that in entering into the Comprehensive Partnership, the United States should avoid explicitly addressing past and ongoing human rights violations in Indonesia. We believe that would be a mistake and instead urge you to include a public pledge of enhanced respect for human rights as a central plank of the partnership and condition deepened US engagement upon concrete human rights commitments and improvements from Indonesia. Such action would not only reaffirm America’s commitment to the promotion of human rights and democratic values at home and abroad, but would also strengthen Indonesia’s ability to serve as a reliable and stable strategic partner, to the advantage of the American and Indonesian people, in the coming years. US officials recently have taken some important steps that demonstrate growing attention to promoting human rights in Indonesia. For example, in September 2009 US officials declined to approve the visa applications of Lt. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin, who has been implicated in serious past human rights abuses, and Maj. Gen. Pramono Edi Wibowo. In addition, we note that to date the US military has refrained from resuming ties with the Indonesian army’s notorious Special Forces (Kopassus). However, if the US hopes to secure lasting gains in many of its areas of interest in Indonesia, including maritime and regional security, cooperation on climate change, and promoting democracy in the world’s largest Muslim-majority country, it needs to go beyond these steps and promote significant improvements in human rights by the Indonesian government. During his presidency, President Yudhoyono has indeed demonstrated a commitment to democratic principles, but he has failed to safeguard freedom of expression and religion in a number of significant ways, leaving the foundations of democracy in Indonesia dangerously weak. He has frequently declined to subject powerful public and private figures to the rule of law and to hold them accountable for serious abuses, undermining the reliability of the government’s commitments for reform in law enforcement, the military, and the forestry sector. And while the Indonesian military has indeed formally withdrawn from politics, its enduring business interests and impunity for past abuses provide it with a significant degree of independence from the civilian government and call into question its fitness as a security partner for the US. If the US government hopes to achieve its objectives with respect to its relationship with Indonesia, it should encourage a number of institutional reforms intended to address these issues. As detailed below, we urge that you seek concrete commitments in five areas: freedom of expression and religion, conditions in Papua, military reform and accountability, treatment of household domestic workers, and corruption, particularly forestry-sector corruption that threatens possible climate change initiatives. 1. Political Prisoners, Freedom of Expression, and Freedom of Religion Indonesia made huge strides in opening space for free expression and the media in the years immediately after Suharto was forced to step down from power. But recent years have seen some troubling developments. Indonesian officials continue to enforce a number of laws that criminalize the peaceful expression of political, religious, and other views. These laws include offenses in Indonesia’s criminal code such as treason or rebellion (makar) and “inciting hatred” (haatzai artikelen), which have been used repeatedly against political activists, including those from the Moluccas and Papua. Although not widely appreciated and counter to the narrative of Indonesia’s emerging democracy, Indonesia now has a significant and growing number of political prisoners, primarily individuals put behind bars for holding demonstrations and raising flags or displaying symbols that the Indonesian authorities interpreted as calls for independence. Indonesian officials also continue to enforce a number of laws that effectively restrict the freedom of expression of anti-corruption activists, journalists, and citizens seeking to report misconduct or air consumer complaints. Often these restrictions are imposed in a manner that suggests bias or corruption on the part of the authorities. Human Rights Watch has identified over a dozen instances in the last three years in which public officials or influential private actors used criminal defamation laws, several of which contain heightened penalties for insulting or defaming a public official, as a tool of retaliation against critics. Occasionally, the targets of these attacks were detained by the authorities and even imprisoned, but even when they were sentenced to probation or acquitted of defamation, the criminal charges against them gave rise to a dangerous chilling effect throughout their communities and among members of their professions. Indonesia continues to fail to safeguard freedom of religion as well, including via a “blasphemy” law that authorizes the imprisonment of those whom government officials consider to have deviated from the central tenets of one of the six officially recognized religions in Indonesia. On February 4, 2010, the Ministers for Religious Affairs and Law and Human Rights publicly defended the Blasphemy Law, which the Constitutional Court is presently reviewing, on the grounds that it is necessary “to endorse religious tolerance.” In June 2008 the minister of religious affairs issued a decree ordering members of the Ahmadiyah religious movement to cease their public religious activities. Thereafter, Islamist militants forcibly closed or attacked several Ahmadiyah mosques and displaced adherents from their homes. In this and other instances, including one involving a Protestant congregation in the Besaki suburb of Jakarta in February 2010, law enforcement officials failed to intervene against organized groups of people seeking to forcibly close churches or otherwise block religious minorities from observing their faiths. Often, the groups justified their actions by reference to a ministerial decree requiring anyone building “a house of worship” to receive prior approval from the community. When the police have intervened, as in the case of a December 2009 attack on Ahmadiyah in the Tebet suburb of Jakarta, they have often detained the targets of the attack rather than their attackers. Neither President Yudhoyono nor the minister of home affairs has spoken out against or invalidated dozens of local bylaws in force throughout Indonesia that improperly restrict the rights to equality under law, freedom of expression, and freedom of religion, for example by restricting women’s movement at night and their attire, and by requiring candidates for legislative office to pass a Quran reading test. President Yudhoyono similarly took no public action when in October 2009 the provincial parliament of Aceh passed a criminal bylaw authorizing stoning as a punishment for adultery by married people and lashing for homosexual conduct. While the legal status of that particular bylaw remains disputed, since 2006 the province of Aceh has implemented sharia (Islamic law) in a manner that is explicitly discriminatory, restricting Muslim women’s choice of attire and forbidding close proximity between unmarried Muslim women and men who are not their guardians. In January 2010 officials in Aceh’s sharia police force confirmed that they were conducting patrols in “vice-prone areas,” establishing road blocks to monitor the attire of vehicle passengers, and raiding universities with the assistance of Muslim student groups in an effort to identify and lecture women considered to be violating Muslim dress codes or behavioral rules. Representatives of a local women’s rights group have reported that Aceh’s sharia police frequently harass and mistreat women they apprehend. In January 2010 three sharia police officers are alleged to have detained a woman for walking in the company of a male companion and then gang-raped her. While one local sharia police chief was dismissed as a result of the incident, Jakarta has not called for broader accountability for sharia police officers nor for the reform of Aceh’s inherently discriminatory and repressive laws and policies. Recently, President Yudhoyono has taken a number of steps that call into serious question the depth of his commitment to the principles of freedom of expression and religion. In 2008, President Yudhoyono’s party supported a new law authorizing up to six years’ imprisonment for internet-based defamation. The authorities have used this law to detain two individuals who tried to report campaign violations by supporters of the president’s son, a candidate for parliament, in advance of the April 2009 legislative elections. As recently as February 5, 2010, in response to increasingly colorful anti-government demonstrations, President Yudhoyono’s spokesman publicly called for the government to strengthen the laws prohibiting “blaspheming state symbols,” such as the president. Such a step would be more reminiscent of the Suharto era than of an emerging democracy. As Kurt M. Campbell, the State Department’s assistant secretary for the Bureau of East Asian and Pacific Affairs, stated in January 2010, “The freedom to speak your mind and choose your leaders, the ability to access information and worship how you please are the basis of stability. We need to let our partners in the region know that we will always stand on the side of those who pursue those rights.” During your trip to Indonesia, we urge you follow through on this statement of US policy, and specifically, to call on President Yudhoyono to: • Order the release of those currently imprisoned for non-violent expression and peaceful assembly, including participating in demonstrations, raising flags, and holding unorthodox religious views. • Take steps to repeal statutes and regulations that improperly restrict the rights to free expression and freedom of religion, including “insult” laws, criminal defamation laws, anti-blasphemy laws, and the ministerial decree banning the religious practices of the Ahmadiyah. • Amend overbroad laws, including those prohibiting treason, rebellion, and “inciting hatred,” used to criminalize non-violent expression. • Reaffirm the principles that the religious activities of one group should never be beholden to the approval of others, and that the Indonesian government has a duty to protect members of religious minorities from violent attacks. • Order the repeal of the ministerial decree requiring community approval for the construction of houses of worship (used by religious majorities to deny sites to religious minorities). • Invalidate all local laws, in Aceh and elsewhere, that infringe upon the rights to freedom of religion and expression. We also urge that assistance provided pursuant to the US-Indonesia Comprehensive Partnership promotes freedom of expression and religion in Indonesia. 2. Papua There is a long history of political tensions in Papua, including serious human rights violations by Indonesian security forces against residents of the province. In recent years, both army troops and police units, particularly mobile paramilitary units (Brimob), have continued to engage in largely indiscriminate village “sweeping” operations through the Central Highlands in pursuit of suspected militants, often mistreating and at times summarily executing civilians. In Merauke, Kopassus soldiers have routinely arrested Papuans without legal authority. In Jayapura, the authorities have tortured inmates at Abepura prison. The International Committee of the Red Cross (ICRC) has been expelled from Papua. Contributing to the ongoing abuses by law enforcement and security forces in Papua is their complete lack of accountability. Indonesia has been able to maintain this climate of impunity by keeping abuses out the global spotlight through the maintenance of tight restrictions on access for foreign human rights monitors, journalists, and even diplomats. We urge you to call on President Yudhoyono to: • End restrictions on access to the province for independent observers, including diplomats, foreign journalists, and human rights organizations. • Allow the ICRC to resume its operations in Papua. • Repeal government regulations that conflict with the 2001 Papuan Special Autonomy Law, which permits the display of symbols of Papuan identity, including flags and songs. • Order an independent and impartial investigation into allegations of human rights violations in Papua, including killings, torture, and arbitrary arrest and detention, which has the power to bring the perpetrators of such abuses to justice. • Establish an independent team to investigate and hold accountable abusive guards and officials at the Abepura prison in Papua, where torture, beatings, and mistreatment by guards are reportedly rampant, and to open the prison to international monitoring. We also urge you to ensure that assistance provided pursuant to the US-Indonesia Comprehensive Partnership: • Reinforces the principle that the police, not military troops, should be responsible for law enforcement activities in Papua; and • is contingent on accountability for human rights violations committed by Indonesian security forces and law enforcement officials in Papua. 3. Military Reform We understand that in recent months US and Indonesian officials and legislators have called on the US to deepen relations with the Indonesian military, in particular to resume military training for members of the Special Forces, Kopassus. We believe that increased US assistance, without adequate preconditions or safeguards in place, will set back military reform efforts in Indonesia. Since 1998, the Indonesia government has adopted several measures intended to reduce the military’s influence on politics and independence from civilian authorities and curtail its serious human rights abuses. While some of these measures have been moderately successful, reform efforts have stalled in a number of essential areas, and President Yudhoyono has failed to address several major problems that remain. Among the most pressing concerns are ending current abuses, ensuring accountability for human rights violations, and ending the military’s business activities. Lack of Accountability Indonesia has failed to ensure accountability for members of the Indonesian security forces, and particularly members of Kopassus, who have been implicated in both past and more recent human rights abuses. In a snub to the United States and other countries that pressed for accountability, all those convicted for atrocities in East Timor in 1999 by an ad hoc tribunal established by Indonesia in response to international pressure were eventually acquitted. The few soldiers who have been convicted by military tribunals for abuses have largely been reinstated into the ranks and promoted, including seven of 11 military personnel convicted of kidnapping student activists in 1997 and 1998. Col. Tri Hartomo, who was supposedly discharged from the military following his conviction in connection with the death of Papuan activist Theys Eluay in 2001, currently holds a senior position in Kopassus. Thus far, President Yudhoyono has failed to implement necessary reforms that would ensure accountability for members of the armed forces. Instead, in January 2009 President Yudhoyono appointed Lt. Gen. Sjafrie Sjamsuddin to the position of deputy defense minister, despite his being implicated in several notorious human rights abuses for which he has never been credibly investigated. In September 2009 the Indonesian parliament, acting on a report by the National Human Rights Commission, recommended the creation of an ad hoc court to investigate the enforced disappearances of student activists in 1997 and 1998; President Yudhoyono, whose authorization is required for the court’s creation, has yet to act on the recommendation. Finally, while there is broad-based agreement in Indonesia on the urgent need to reform the military justice system, the Indonesian parliament has thus far failed to implement reforms, for example by subjecting military personnel to the jurisdiction of civilian courts when they are accused of committing crimes against civilians. Years ago, President Yudhoyono said that assigning responsibility for the 2004 murder of prominent human rights activists Munir S. Thalib would be “the test of [Indonesia’s] history.” Yet today, the architects of the killing remain free. On February 9, 2010, a team established by the National Human Rights Commission determined that the 2008 trial of former deputy state intelligence chief and one-time Kopassus commander Muchdi Purwopranjono acquitting him on charges of orchestrating Munir’s murder had suffered from serious shortcomings. The team found that the prosectutors handling of the case was “unprofessional,” the district court judge failed to summon at least two key witnesses for the prosecution, and the appellate court judges lacked experience in conducting criminal trials. The examination team recommended that prosecutors file for a “case review” of Muchdi’s acquittal or that the police reopen the investigation into Munir’s murder. Failure to End Military Businesses Since its creation, the Indonesian military has operated a vast business network, the effect of which has been to enrich officers while undermining civilian supremacy and contributing to human rights violations, as documented in Human Rights Watch’s 2006 report, “Too High a Price.” In September 2004 the Indonesian parliament passed a law that required the government to shut down or take over all military businesses by October 16, 2009. But the government has repeatedly missed its own deadlines for action. It recently failed to implement the required transfer of businesses and as the five-year deadline passed, the armed forces still retained extensive holdings. On October 11, 2009, President Yudhoyono issued a decree creating an inter-agency Oversight Team to review the military’s business interests. However, the decree and implementing regulations do not require the military to give up its businesses, but merely provide for a partial restructuring of the entities-military cooperatives and foundations-through which it holds many of its investments. It also disregards other independent sources of military income outside the approved budget process: criminal enterprises, individually owned businesses, and security payments from private companies. Moreover, the Oversight Team lacks independence, as a majority of its members, including the chair, are serving members of the military, and the team operates primarily from the Ministry of Defense, which lacks independence from and authority over the military. The government’s process, as outlined in the presidential decree and accompanying regulations, also does not provide for transparency and accountability. These critiques are elaborated in our January 2010 report, “Unkept Promise: Failure to End Military Business Activity in Indonesia.” Foreign Military Assistance Human Rights Watch believes that under appropriate conditions, foreign military assistance can help the Indonesian military develop into a professional, rights-respecting partner in defense, peacekeeping, and national and maritime security. However, without necessary reforms in place, such assistance may facilitate continued violations of human rights in Indonesia, reinforce impunity, and create the potential for political instability. We urge you to follow through on the commitment expressed to Human Rights Watch in an August 2009 letter from Elizabeth K. Mayfield, acting Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor, in which she stated, “[w]e will continue to urge the Indonesian security forces, including Kopassus, to respect human rights in Papua and throughout Indonesia, investigate allegations of human rights violations, and hold accountable all those responsible for past abuses, regardless of rank.” We urge you to uphold this commitment by placing conditions on the implementation of the US-Indonesia Comprehensive Partnership that will make Indonesia a more reliable partner and reduce the likelihood of future abuses. To address the poor human rights record of the Indonesian military, we urge you to: • Call on President Yudhoyono to ensure that allegations of serious human rights violations by members of the Indonesian military, including those with command responsibility, are credibly investigated, and that those responsible are appropriately punished. • Condition even limited reengagement with Kopassus upon the satisfaction of the US that: (1) Kopassus has permanently discharged any personnel previously convicted for human rights abuses; and (2) an ad hoc tribunal has been established on the student “disappearances,” as recommended by the Indonesian parliament, and Kopassus has committed in writing to making all relevant personnel and documentation available to investigators. Thereafter, provide training only to carefully vetted participants, and restrict training to non-combat related activities. • Condition full re-engagement with Kopassus on essential structural reforms to the military, including: (1) genuine progress in eliminating military businesses and enhanced transparency and independence for the Oversight Team, including the release of information on overall military budgets and spending; (2) credible investigations and prosecutions of all military personnel involved in serious violations of human rights; (3) jurisdictional reforms that allow the civilian criminal justice system to investigate and prosecute alleged criminal acts by military personnel against civilians. • Convey that relations with the Ministry of Defense have been complicated by the appointment of Sjafrie Sjamsoeddin to the position of deputy defense minister, and that fresh, credible, and independent investigations into allegations of Sjamsoeddin’s involvement in human rights violations are necessary. • Call for the conclusive resolution of the 2004 murder of leading human rights lawyer Munir Said Thalib by having prosecutors file for a “case review” of Kopassus commander Muchdi Purwopranjono’s acquittal or having police reopen the investigation into Munir’s murder. • In providing any form of military assistance to Indonesia, whether through training, foreign military financing, or anti-terrorism assistance, encourage civilian supremacy over the armed forces and support the shift of the armed forces’ orientation away from internal security. Robustly monitor the provision of all such aid, and resume bans on US assistance should allegations of serious abuses by the armed forces not be credibly investigated and prosecuted, including of allegations of abuse by those with command responsibility. • Call on the Indonesian government to release complete and detailed information on military budgets and spending, and convey support for a more transparent Military Business Oversight Team, the elements of which should include greater independence, the public release of all financial and legal audits, mandatory reporting on the activities of the team, and civil society participation. 4. Domestic Workers In June 2009 the US ranked Indonesia in “Tier 2” in its annual Trafficking in Persons (TIP) report, citing its inadequate efforts to prevent and respond to human trafficking, particularly in the area of domestic servitude both at home and abroad. More than a million Indonesian women work abroad in Malaysia, Singapore, and the Middle East as live-in domestic workers. Several Human Rights Watch reports in the past five years have documented how these women often encounter a range of abuses, including recruitment-related abuses, labor exploitation, psychological, physical, and sexual abuse, and situations of forced labor and slavery-like conditions. Indonesia contributes to the abuses its migrant workers face through its failure to regulate, monitor, and penalize the recruitment agencies that send its workers abroad, often after charging workers significant recruitment fees that leave them heavily indebted to their employers and providing them with deceptive or incomplete information about the work conditions they will face and avenues for recourse should they encounter abuse. Following several high-profile cases of abuse and deaths of domestic workers, Indonesia froze new migration of domestic workers to both Malaysia and Kuwait in 2009 pending the adoption of strengthened protections through bilateral agreements. Indonesia is on the verge of concluding negotiations to revise a 2006 Memorandum of Understanding (MOU) with Malaysia on migrant domestic workers. The current draft contains new provisions to protect migrant women’s right to keep their passports and to have a weekly day of rest, but fails to outline a strategy for making important national-level labor and immigration reforms, or to address the crucial issue of exorbitant recruitment fees and long-term debt arrangements that put migrant domestic workers at high risk of trafficking and debt bondage. Domestic workers within Indonesia face significant challenges as well. As Human Rights Watch documented in a February 2009 report, “Workers in the Shadows,” hundreds of thousands of girls in Indonesia, some as young as 11, are employed as domestic workers in other people’s households. Many girls work 14- to 18-hour days, seven days a week, with no day off. Many employers forbid these child domestic workers from leaving the house where they work, withhold paying any salary until the child returns home, and then fail to pay the children at all or pay less than what they promised. In the worst cases, girls are physically, psychologically, and sexually abused by their employers or their employers’ family members. Presently, Indonesia’s labor law excludes all domestic workers from the basic labor rights afforded to formal workers, such as a minimum wage, overtime pay, an eight-hour workday and 40-hour workweek, weekly day of rest, and vacation. This exclusion has a discriminatory impact on women and girls, who constitute the vast majority of domestic workers, and devalues domestic work and domestic workers. As you may be aware, your sister Dr. Maya Soetoro-Ng has also written powerfully on this issue in the Indonesian publication Kompas, calling on Indonesia to implement and enforce minimum labor protections for domestic workers, particularly those who are children, and to compel law enforcement authorities to respond effectively to complaints of abuse by domestic workers. In a promising move, the legislative council of the Indonesian parliament recently placed a Domestic Worker’s Law on the legislative agenda for 2010. The US has a particular interest in urging Indonesia to improve its human rights record with respect to Indonesian domestic workers at home and abroad. The US Department of Labor has committed to provide $5.5 million towards funding programs on child labor in Indonesia, with a particular focus on child domestic workers. Moreover, the United States has taken a leadership role in fighting trafficking in persons around the world and has devoted significant attention and funding to Indonesia in particular. We urge you to: • Congratulate the Indonesian parliament on placing the Domestic Worker’s Law on its agenda. • Encourage President Yudhoyono to support a strong law that provides domestic workers with the same basic labor protections as workers in the formal sector and contains special protections for child domestic workers. • Make effective reforms to Indonesia’s recruitment practices a central factor in Indonesia’s tier ranking in the 2010 TIP report. • Urge President Yudhoyono to strengthen protections for its citizens who pursue domestic work abroad, emphasizing the need to effectively regulate and monitor the behavior of recruitment agencies, including their charging of recruitment fees. The Indonesian government should take advantage of opportunities to make such reforms as it revises Law 39 on migration this year and as it finalizes bilateral agreements with Malaysia, Kuwait, and other destination countries. 5. The Climate Change Agenda and Corruption Human Rights Watch recognizes that climate change initiatives will be a key component of the US-Indonesia Comprehensive Partnership and that increased US cooperation with Indonesia and its forestry sector will be vital for the attainment of both countries’ climate change goals in the coming years. Not only has your administration expressed a preference for a cap-and-trade system, but Indonesia’s Copenhagen pledge to reduce its emissions by 26 percent is premised largely on plans to reduce deforestation and land clearing. However, we remain deeply concerned that if Indonesia fails to implement reforms, any influx of US funds from carbon trading and REDD “readiness” programs would further entrench the widespread corruption and weak governance that have plagued Indonesia’s attempts at reforms in forestry, finance, and law enforcement for the past decade. In turn, this corruption weakens the protection and enjoyment of human rights in Indonesia. Human Rights Watch’s December 2009 report, “Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector,” used the Indonesian government’s own data to demonstrate that roughly half of the timber harvested annually in Indones

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: